Puluhan NGO Meluruk Gedung DPRD Kota Pasuruan Untuk Stop Adanya Program JLU
Pasuruan, Puluhan Petolan Aktivis (NGO) yang tergabung dalam Aliansi Transparansi Untuk Rakyat (ATUR) meluruk kantor DPRD Kota Pasuruan yang berlokasi di jalan Balaikota, Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan, Panggungrejo Kota Pasuruan. Mereka menyuarakan penolakan rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan. Senin, (24/07/2023)
Mereka membeberkan sejumlah alasan penolakan proyek yang sudah direncanakan sejak 2009 itu. Antara lain besarnya anggaran yang dibutuhkan yang tidak bisa dibebankan pada APBD Kota Pasuruan dan juga dianggap “musproh”.
Ayi Suhaya, koordinator aksi, mengatakan biaya pembebasan lahan JLU yang dipunyai Pemkot hanya Rp 85 miliar, sementara yang menelan anggaran dibutuhkan sebesar Rp 200 miliar.
Kemudian, menurut dia, dana pembangunan JLU sepanjang 9 kilo meter kurang lebih Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun. Sehingga menurutnya, dana tersebut lebih baik digunakan untuk mensejahterakan warga Kota Pasuruan.
“Kami jelas menolak pembangunan JLU ini. Jika terus dilanjut lebih baik Walikota Pasuruan mengundurkan diri. Karena dana tersebut bisa untuk mengangkat kemiskinan dan penguatan ekonomi warga Kota Pasuruan,” kata Ayik Suhaya Selaku Kordinator dan Ketua GM-FKPPI Pasuruan.
Selain itu, pembangunan JLU dinilainya “musproh” dengan adanya Tol Trans Jawa. “Jalan konvensional pun tidak terlalu padat sehingga pembangunan JLU tidak urgen,” tandasnya.
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa rencana pembangunan JLU sudah tersusun sejak 2009. Gus Ipul, sapaannya, mengatakan bahwa program pembangunan JLU tidak ada dalam program prioritas pemerintah pusat.
“Program JLU ini bukan merupakan program prioritas, tapi jika dari pusat sudah menyiapkan dana untuk pembangunan ya akan dilakukan. Sehingga diperlukan perencanaan yang lebih detail dan teliti,” ucap Gus Ipul sapa’an akrabnya.
Lanjut Walikota LIRA Pasuruan Sulhendry S, S.H. biasa di Sapa’an (Bang Izul) menegaskan “bahwa pemerintah pusat sudah memutuskan program proyek JLU ini bukan program preoritas sedangkan anggaran untuk program JLU ini masih di tanyakan atau direkah-rekah jadi alasan kami aksi damai hari ini semoga program JLU untuk di Stop”.Ujar Izul Walukota LIRA Saat Jumpah Perss di gedung DPRD Kota Pasuruan
Hal inilah yang menurut IZUL bahwa Walikota Pasuruan harus menghentikan JLU karena telah membawa dampak yang cukup serius hingga ke ranah hukum sebab berpotensi menimbulkan penyimpangan termasuk rawan akan banyaknya korupsi”.Terang Izul Sapa’an Akrabnya(Sony)
Pos terkait
Pos Terbaru
